Lantik anggota BPD, Bupati: BPD Harus Akomodir Aspirasi Masyarakat Desa

Bupati Kudus M. Tamzil menyampaikan sambutan dalam pelantikan BPD di tiga kecamatan terakhir yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Bae, Jumat (5/7/2019). (Foto: Diskominfo Kudus)

Kota – Pada Jumat (5/7/2019), Bupati Kudus M. Tamzil melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tiga kecamatan terakhir yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Bae. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa anggota BPD merupakan penyalur aspirasi masyarakat, sehingga harus dapat mengakomodir kebutuhan mendasar untuk dapat disampaikan ke kepala desa.

Kebutuhan mendasar tersebut, terangnya, seperti anak putus sekolah, anak kurang gizi, perbaikan fasilitas umum, dan pengelolaan sampah yang hingga kini masih terjadi di beberapa tempat. “Anda semua termasuk dalam bagian pemerintah dan mempunyai tujuan yang sama, yakni memajukan kesejahteraan masyarakat,” pesan Bupati kepada anggota BPD, seperti dilansir dari web resmi Pemkab Kudus.

Anggota BPD, imbuh Bupati, juga harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam tahapan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun peraturan desa. Dirinya berharap, tugas pokok dan fungsi anggota BPD dapat dijalankan dengan profesional dan sepenuh hati.

“Akomodir aspirasi masyarakat desa, jaga adat istiadat desa, sekaligus mengawasi dan membuat APBDes bersama pemerintah desa,” lanjutnya.

Selain itu, hal yang tak kalah penting yang disampaikan Bupati ialah tentang kekompakan dan kolaborasi. Menurutnya, pemerintah desa harus bisa merangkul dan memfasilitasi anggota BPD dan sebaliknya. Jika pada suatu ketika muncul perdebatan, maka ia berharap perdebatan itu hanya unutk kepentingan rakyat dan selesai dalam forum.

“Debat itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Semua pendapat dan masukan untuk kepentingan rakyat. Jadi, semua harus kompak dan berkolaborasi,” kata Bupati.

BPD Dalam Pembangunan Desa

Roza dan Arliman (2017) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa setiap anggota BPD harus benar-benar menjadi saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Untuk itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya.

Peran BPD dalam pembangunan desa dinilai sangat vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Selain itu, tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut hasil penelitian ini, faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat. Sehingga masyarakat perlu dilibatkan sebagai faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keungan desa.

Check and Balance

Terkait hal tersebut, Romli dan Nurlia (2017) menuliskan bahwa BPD harus maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Tugas dan fungsi ini juga perlu diserap secara luas oleh masyarakat, sehingga keberadaan BPD dipandang baik oleh masyarakat, dan tidak akan menimbulkan anggapan negatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keseimbangan kekuatan (check and balance) antara kepala desa dan perangkatnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif dengan BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif. Check and balances (pengawasan dan keseimbangan) ini merupakan sebuah formula untuk membendung agar masing-masing kekuasaan dalam suatu lembaga tidak melampaui batas kekuasaannya di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.

Dalam konteks pemerintahan desa, proses terjadinya check and balance antara kepala desa dan BPD mutlak diperlukan. Artinya, dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara dua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi, proses penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan tidak efektif, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam mensejahterakan masyarakat desa.