Plt. Bupati Kudus HM Hartopo: BPD Harus Transparan dan Akuntabel

Plt. Bupati Kudus HM Hartopo saat memberi sambutan dalam acara pengarahan dan sosialisasi perundang-undangan kepada unsur pimpinan BPD. (Foto: Pemkab Kudus)

Kudus- Plt. Bupati Kudus HM Hartopo, akhir-akhir ini menegaskan kepada unsur Pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kecamatan Undaan, Kota, Jati, dan Kaliwungu untuk senantiasa mengemban amanah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Kepada pimpinan unsur BPD dan anggotanya yang telah terpilih waktu lalu, diharapkan agar dapat mengemban tugas dan fungsinya dengan baik dalam melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelasnya.

Hal ini disampaikan oleh HM Hartopo melalui forum pengarahan dan sosialisasi perundang-undangan kepada unsur pimpinan BPD,(30/07/2019). Acara sosialisasi ini bertempat di gedung Setda Kabupaten Kudus lantai 4.

“Pemberian bekal sosialisai kepada anggota BPD dimaksudkan agar ada pemahaman tentang tugas pokok dan fungsinya, dalam penyelenggaraan desa. Dari sosialisasi yang dilakukan ini diharapkan BPD nantinya aktif dalam agenda-agenda yang ada di desa. Ke depan, perlu diadakan bimtek/workshop 1 semester sekali untuk mengevaluasi hasil kinerjanya” jelasnya.

Menurutnya, sasaran pembangunan sebagian besar dimulai dari desa, kesejahteraan masyarakat diawali dengan kesejahteraan masyarakat desa, BPD bisa disebut parlemen desa yang merupakan ujung tombak suksesnya pembangunan desa.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Adi Sadhono Murwanto mengatakan, sosialisasi ini digelar dengan tujuan untuk memberikan bekal edukasi dan pengetahuan tentang penyelenggaraan desa dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepada pimpinan unsur BPD dan anggotanya yang telah terpilih waktu lalu, diharapkan agar dapat mengemban tugas dan fungsinya dengan baik dalam melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelas Adi.

Upaya Membangun Desa

Sesuai peraturan Bupati Kudus No. 13 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelantikan oleh Bupati kudus beberapa waktu yang lalu mempunyai maksud dan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, selain itu juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Acara yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan Desa tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Kudus HM Hartopo, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Kasi Pemerintahan seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus, Unsur Pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kecamatan Undaan, Kota, Jati, dan Kaliwungu.

120 desa di Kudus telah selesai melakukan pemilihan anggota BPD dan pada tanggal 5 juli 2019 sudah dilantik secara resmi oleh Bupati Kudus. Bagi anggota BPD yang telah dipercaya menjadi wakil desa harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Dicontohkan pula oleh HM Hartopo yang mulai 2004-sekarang menjabat sebagai ketua RW, dirinya juga ikut melakukan pemilihan BPD kemarin. Dirinya rela ngantri lama demi menyalurkan suaranya dalam pemilihan tersebut dan berharap besar kepada yang terpilih untuk menjunjung komitmen bagi kebaikan dan kemajuan desanya.

“Kudus harus bersih transparan dan akuntabel, jangan ada yang namanya jual beli jabatan. Jadi pejabat harus siap rugi karena pasti sudah memiliki niatan dalam bentuk pengabdian. Memang perumpamaan dagang, dikatakan rugi, tapi sejatinya dalam pengabdian akan mendapatkan keuntungan serta pasti mendapatkan pahala” tuturnya.

Ia juga menghimbau supaya pengabdian harus bersih dari jual beli jabatan. Diharapkan BPD harus aktif, indikasi ada penemuan harus segera dilaporkan, yang penting ada bukti yang akurat. Harus aktif monitoring, pengawasan yang paling akurat dimulai adalah dari desa.