Manfaatkan Teknologi, Pemkab Kudus Kembangkan Aplikasi Layanan Publik

Asisten Sekda Kudus Agus Budi Satriyo (kiri) dan Kepala Diskominfo Kholid Seif saat menerima visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Command Center, Senin (21/10/2019). (Foto: DIskominfo Kudus)

Demaan, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam berbagai aplikasi ini juga diciptakan untuk menyajikan keterbukaan informasi.

Salah satu aplikasi yaitu U-Garuda 112, yang bisa merespon aduan masyarakat dalam situasi gawat darurat. Asisten Sekda Kudus Agus Budi Satriyo menjelaskan, call center 112 pada aplikasi ini dapat merespon aduan kebakaran, kecelakaan, gangguan hewan buas, dan lain sebaganinya, yang siap 24 jam. Selain itu, U-Garuda 112 yang bermarkas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut juga berkoordinasi dengan puskesmas di tiap kecamatan agar mudah dan cepat saat melakukan penanganan.

“Tidak lebih dari sepuluh menit, petugas 112 akan datang ke tempat pelaporan. Kami memiliki U-Garuda 112 yang sangat responsif untuk menangani situasi gawat darurat,” terang Agus dalam laman resmi Pemkab Kudus.

Selain U-Garuda 112, Pemkab Kudus dalam memberikan pelayanan publik juga memiliki aplikasi e-Performance. Aplikasi ini dalam praktiknya dapat juga membantu meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Kudus. Sebab, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) satu kantor akan disesuaikan dengan cepatnya OPD dalam merespon aduan masyarakat. “Saat ini, respon pegawai dalam aplikasi e-Performance menentukan TPP seluruh pegawai OPD,” ujar Agus.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Wijaya saat melakukan visitasi keterbukaan informasi terhadap Pemkab Kudus pada Senin (21/10/2019) menuturkan, keterbukaan informasi diupayakan untuk mewujudkan good governance atau tata laksana pemerintah yang baik. Terbukanya informasi juga mendorong kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Keterbukaan informasi harus menjadi fokus Pemkab Kudus untuk meningkatkan kepercayaan publik. Keterbukaan dan transparansi akan mewujudkan good governance. Semakin tingginya partisipasi masyarakat, maka pembangunan semakin sukses,” jelas Wijaya.

Keterbukaan Informasi Cegah Korupsi

Pemanfaatan teknologi dalam keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemkab Kudus dilakukan dalam upaya pelayanan publik. Dengan keterbukaan informasi ini, diharapkan badan publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, serta selalu berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Nurdiansyah (2016) dalam jurnal Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat menuliskan, keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi kepada masyarakat, menurut Nurdiansyah, juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solihin (2006) mengartikan transparansi sebagai akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik.

Sementara Medina (2012) dalam Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia, menyebutkan beberapa keuntungan transparansi, antara lain: identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan, sehingga perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat; meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media, dan dapat melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah; meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat; serta meningkatkan iklim investasi.

Dengan transparansi informasi dalam melaksanakan kebijakan publik pada lembaga-lembaga publik, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dan sokongan dari masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan penilaian positif, termasuk saran beserta rekomendasi yang membangun, bukan kecurigaan dan kritik yang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi nyata.