Plt Bupati Serahkan Bansos Kematian dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

Penyerahan bantuan sosial berupa santunan kematian dan kartu Jateng sejahtera (KJS) oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo S.T, MM, MH.(Foto: Pemkab Kudus)

MEJOBO – Kesejahteraan bagi warga masyarakat merupakan prioritas yang utama dan merupakan bagian dari Visi Misi setiap Kepala Daerah untuk mengentaskan kemiskinan daerah yang dipimpinnya. Begitu pula di kabupaten Kudus. Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyerahan bantuan sosial berupa santunan kematian dan kartu Jateng sejahtera (KJS) di aula Dinsos P3AP2KB kompleks perkantoran Mejobo Kabupaten Kudus, kamis (21/11/2019)

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinsos P3AP2KB, Sunardi dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan bantuan santunan kematian pada perubahan APBD tahun 2019 dibagikan dengan jumlah penerima atau ahli waris sebanyak 495 orang. Dengan jumlah anggaran 502 juta pada periode Oktober – Desember 2018 dengan rincian meninggal karena sakit 400 orang meninggal karena kecelakaan 95 orang. Sementra itu, bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) diterima sebanyak 101 orang dengan nominal 250 ribu perbulan

Pelaksanaan bansos tersebut berdasar kepada peraturan Gubernur Jateng tentang bantuan sosial bagi fakir miskin melalui KJS serta peraturan Bupati Kudus tentang perubahan atas peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan dan belanja daerah.

Sarana Menjalin Silaturahim

Sementara itu, dalam sambutannya, Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapan bahwa pada momentum inilah para peserta penerima santunan kematian dan KJS dapat berkumpul bersama untuk menjalin silaturahim. “Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik adalah bagian dari pelaksanaan tugas di pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini merupakan bagian dari visi misi kami selaku kepala daerah untuk memberian pelayanan prima kepada masyarakat. Contoh salah satu program yang kami wujudkan adalah santunan dari pemerintah kepada keluarga pasien sebesar 50rb perhari untuk mengganti penghasilan bagi yang sakit selama 3 hari sesuai kemampuan APBD kita, Insyaallah kedepannya bisa ditambah menjadi 5-7 hari,” jelasnya.

“Diharapan pula bagi peserta penerima PKH yang merasa sudah mampu diharapkan lapor kepada petugas PKH untuk dicabut ha kepemilikanya dan diganti kepada yang benar-benar tidak mampu,” ungkapnya.

Dari data yang diperoleh BPS, kemiskinan di Kudus diperirakan 6.5% total penduduk kudus. itu artinya dikudus hampir tidak ada orang miskin.

Hartopo juga mengungkapkan, dirinya pernah jadi orang yang miskin, makanya dirinya tau betul penderitaan orang miskin bagaimana, untuk makan saja susah apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainya. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk sadar diri jika kiranya tak pantas menerima PKH, maka jangan merebut haknya yang benar-benar membutuhkan.