114 Kepala Desa Terpilih dan 2 Pejabat Kepala Desa Dilantik Plt. Bupati Kudus

Pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih masa jabatan tahun 2019-2025 dan penjabat kepala desa yang disaksikan pula oleh unsur Forkopimda. (Foto: kuduskab.go.id)

Demaan – Sebanyak 114 kepala desa terpilih dan 2 pejabat kepala desa dilantik oleh Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo. Pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih masa jabatan tahun 2019-2025 dan penjabat kepala desa yang disaksikan pula oleh unsur Forkopimda tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (17/12/2019).

Pihaknya berpesan agar kepala desa amanah mengedepankan kepentingan masyarakat. Kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam merencanakan program. Para kepala desa diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kades diharapkan dapat bekerja ulet, tekun, amanah, serta dilandasi iman kepada Allah SWT. “Saya harap, para kades bekerja secara ulet, tekun, dan dilandasi iman kepada Allah SWT,” ujar Hartopo.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus Adi Shadono M mengatakan, Pemkab Kudus telah menentukan kedua Pj yang mengisi jabatan Desa Undaan Lor, Undaan dan Desa Ternadi, Dawe. Untuk nama Pj tersebut, Desa Undaan Lor diisi Ismawati. Ismawati merupakan staf Kasi PMD dari Kecamatan Undaan. Sementara untuk di Desa Ternadi Pj kades dijabat Kahono yakni sekretaris Desa Ternadi.” Pj tersebut usulan dari camat kepada bupati,” katanya.

Adi menjelaskan, Pj kades tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang berlaku. Salah satunya mengetahui tentang kepemimpinan dalam bidang pemerintahan. Namun Pj tidak diperbolehkan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. ”Ketentuannya memang demikian,” katanya.

Menjunjung Tinggi Transparansi Dalam Menjalankan Tugas.

Selain itu H.M. Hartopo meminta para kades berkoordinasi dan berkonsolidasi bersama dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya harus terus dilakukan. Agar program berjalan maksimal, pihaknya mendorong alokasi dana desa yang baik. Optimalisasi dana desa akan menjadikan program berjalan efektif. Program untuk penyandang disabilitas, penanggulangan stunting, bank sampah, penyuluhan anti narkoba, pembangunan jamban, dan pengembangan potensi khas desa masing-masing harus dimasukkan. “Dana desa harus dialokasikan untuk program bagi masyarakat dengan baik. Beberapa program prioritas pemerintah seperti penanggulangan stunting dan lain-lain juga harus masuk,” tuturnya.

Program pembangunan infrastruktur juga harus sejalan dengan potensi desa. Sebagai respon era teknologi, kades harus menganggarkan program untuk teknologi informatika. Dengan semua program tersebut, pihaknya berharap desa semakin maju. “Di era teknologi, sarana prasarana berbasis teknologi perlu dibangun. Saya minta optimalisasi dana desa juga termasuk di bidang teknoligi informatika,” ungkapnya.

Untuk itulah, pihaknya mendorong para kades harus segera mempelajari peraturan desa dengan baik. Visi misi kepala desa yang diemban juga harus disesuaikan dengan visi misi bupati agar program dapar terintegrasi. Plt Bupati meminta para kades menjunjung tinggi transparansi dalam menjalankan tugas. Para camat juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan kepala desa di wilayah masing-masing. “Saya minta para camat juga selalu berkoordinasi dengan para kepala desa,” jelasnya.