Kronik Olah Sampah Desa Jojo Kecamatan Mejobo

PANTANG MENYERAH – Loket Bank Sampah Mekar di Desa Jojo Kecamatan Mejobo di depan Kantor Pemdes. BKM ARTO JOYO

JOJO, Mejobo | ‘Terbatas, namun tanpa Batas’. Begitu kira-kira pelajaran penting yang saya dapatkan dari Bank Sampah Mekar, hasil kreasi Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP) Curve Bersih, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arto Joyo, di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo.

BKM dibentuk oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau umum dikenal sebagai PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM MP adalah program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya. BKM menempatkan diri sebagai mitra pemerintah desa.

Salah satu tujuan pembentukan KPP Curve Bersih awalnya adalah mengawal bangunan yang telah dibangun PNPM MP agar tetap terpelihara dengan baik, sehingga umur pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu tahan lama.

Pada pemanfaat dana Bantuan Dana Investasi Program Kota Tanpa Kumuh atau BDI Kotaku tahun 2018 alokasi anggaran diperbolehkan untuk pembelian alat penunjang kegiatan lingkungan, tidak hanya membuat bangunan fasilitas umum, seperti jalan, drainase, jembatan, dan sejenisnya.

BKM Arto Joyo, setelah melalui mekanisme rapat dan bersumber pada buku sakti Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), menetapkan tiga jenis kegiatan untuk dibiayai, sebesar Rp300 juta dari program KOTAKU, di antaranya pembuatan jalan, drainase, dan pengadaan becak motor, atau bentor, sampah.

Setelah jalan dan drainase dibuat, KPP Curve selaku penanggung jawab kegiatan pemanfaatan dihadapkan pada persolan awal pemanfaat bentor sampah, mengingat pada waktu itu tidak semua warga berkenan sampah rumah tangganya dianggkut dan dikelola oleh KPP Curve Bersih. Alhamdulillah, kini hampir 80 persen warga menjadi pelanggan tetap bentor sampah dari KPP Curve Bersih.

Setelah berjalan hampir dua tahun, BKM dan KPP mencoba berimprovisasi dengan bekal semangat dan modal yang terbatas ingin membuat Bank Sampah. Kondisi ini didasarkan pada potensi sampah yang dimanfaatkan dari masyarakat cukuplah banyak.

Beberapa perwakilan BKM dan KPP lantas mengikuti pelatihan pengolahan sampah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, akhirnya Bank Sampah dibentuk dan dinamai ‘Mekar’ diketuai, Astrida.

Bank Sampah pun operasional, meski masih banyak keterbatasan, seperti belum memiliki tempat tetap untuk kegiatan transaksi dengan warga, serta minimnya pengalaman dalam pengelolaan manajemen Bank Sampah dan fasilitas penunjang lainnya.

Umumya, Bank Sampah memilki tempat dan gudang penyimpanan yang representatif, sehingga dapat menambah income warga. Bank Sampah Mekar belum memiliki gudang dan tempat representatif layaknya bank sampah lain. Meski demikian, bisa berjalan sampai sekarang, sekira dua tahun.

Bagaimana sistem operasional Bank Sampah Mekar?

Bagi nasabah yang sudah menabung, ditentukan jadwal dan loket terdekat rumah masing-masing. Pada hari yang dipilih, sampah dijual ke pengepul, sehingga tidak ada yang tersisa. Ketiga loket Bank Sampah Mekar masih berada di halaman rumah Ketua Rukun Warga atau ada juga yang meminjam rumah warga.

BKM dan Pemerintah Desa Jojo telah berusaha agar kegiatan Bank Sampah berjalan baik, karena sudah berjalan hampir dua tahun dan mendapat dukungan dari masyarakat. Pemdes mencoba pada tahap awal untuk menganggarkan Rp30 juta untuk membuat posko Bank Sampah. Selain itu, BKM bersama Pemdes mengajukan usulan TPS3R, atau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle, ke Dinas PKPLH Kudus. Harapannya, penanganan sampah di Jojo bisa terpadu satu pintu lewat KPP.

Beberapa pembelajaran positif yang kita dapatkan dari realitas Bank Sampah Mekar, yakni meskipun kondisi terbatas, asalkan ada semangat dan kemauan, pasti cita-cita terwujud. Semangat kerelawanan seperti ini harus dibumikan sampai anak cucu. Karena, kepedulian sesama tidak ternilai harganya. Kolaborasi itu penting. Penanganan sampah tidak selesai hanya dengan KPP, tapi membutuhkan pemerintah dan masyarakat yang peduli juga mau bersinergi.